Negeri Maritim, Ini Tiga Pemisah Laut Indonesia

Batas maritim

Batas Maritim – Dari gambar dalam atas bisa dilihat kalau luas laut yang dapat diklaim sangatlah luas menurut UNCLOS, jauh lebih ukuran dari daratannya sendiri. Meskipun demikian, mungkinkah sebuah negeri bisa mengklaim laut dengan begitu luas?

Dengan begini, member sesungguhnya tahu, bahwa istilah “laut kita” tidak seutuhnya bermakna secara hukum bila batasnya belum jelas. Meski demikian, secara politik tersebut disampaikan dalam rangka memperkuat klaim.

Garis sebab ini bisa berupa garis pantai ketika air mundur atau bisa juga berona garis lurus yang mengintegrasikan titik paling tepi pulau-pulau terluar. Indonesia, dalam sesuatu ini, berhak atas perenggan pangkal demikian yang dikenal sebagai garis pangkal kepulauan. Pelan 2 berikut mengilustrasikan secara teoritis kawasan maritim dengan bisa diklaim oleh satu buah negara pantai seperti Nusantara.

Mengingat beratnya medan perbuatan yang harus dijalani tatkala proses pembahasan batas marine dengan negara tetangga, Eddy meminta Pemerintah bisa memperkuat barisan negosiator yang hendak bertarung dengan diberikan tuntunan khusus terkait dengan delimitasi batas maritim. Cara ini diharapkan bisa melahirkan negosiator ulung yang berkelanjutan guna Indonesia. Eddy mengungkapkan, pada membahas penetapan batas maritim dengan negara tetangga, kerap kali dihadapi perbedaan prinsip antara status Indonesia serupa negara kepulauan dan semesta tetangga yang merupakan negara kontinen. Perbedaan tersebut tak jarang menjadi isu dialog utama saat dilaksanakan penerapan metode penarikan garis batas.

Tentu bukan mungkin karena di sekitarnya pasti ada negara tetangga yang juga memiliki wewenang yang sama. Artinya, meskipun suatu negara berhak atas ZEE sejauh 200 mil laut, negara tersebut pasti tidak bisa mengklaim semuanya jika tetangganya berada kurang dari 2 x 200 mil laut darinya. Dalam Selat Malaka, misalnya, Nusantara tidak mungkin mengkalim ZEE hingga 200 mil laut karena jarak Indonesia secara Malaysia kurang dari dua x 200 mil samudra.

Dalam situasi sperti itu harus dilakukan pembagian laut yang dikenal dengan istilah delimitasi atau penetapan limit maritim. Artinya, suatu semesta tidak bisa mengatakan “Ini laut saya” sebelum adanya proses delimitasi yang disepakati semua pihak. Secara patokan, pernyataan suatu negara seprti “kami akan pertahankan pada setiap jengkal laut kami” belum bermakna apa-apa jika belum ada garis batas nun membagi laut di renggangan negara tersebut dan tetangganya. Sebelum berbicara tentang batas maritim, perlu memahami wewenang atau kewenangan suatu negara pantai seperti Indonesia kepada kawasan laut. Seperti dengan disampaikan sebelumnya, sebuah semesta pantai berhak atas samudra territorial, zona tambahan, ZEE, dan landas kontinen ataupun dasar laut yang lebarnya bisa lebih dari 200 mil laut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *